Persatuan Tenaga Ekonomi Adalah Organisasi Yang Dipimpin Oleh?

Organisasi yang dipimpin B.R. Motik ini, bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Dengan dibentuknya PTE juga diharapkan dapat dan melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia.

Siapa pemimpin organisasi persatuan?

Apa tujuan organisasi Persatuan Tenaga ekonomi yang dipimpin BR Motik brainly? – Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE) dipimpin oleh B.R. Motik. PTE bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi penguasa swasta. PTE diharapkan dapat menghilangkan individualisme di kalangan organisasi pedagang sehingga memperkokoh ketahanan nasional.

Apa itu program Persatuan Tenaga ekonomi?

Persatuan Tenaga Ekonomi Merupakan organisasi yang dipimpin B.R. Motik. Bertujuan menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Harapannya, individualisasi dalam ekonomi, terutama di kalangan organisasi pedagang, bisa dilenyapkan.

Persatuan Tenaga ekonomi bertujuan menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta Siapa pemimpin organisasi?

Persatuan Tenaga Ekonomi Organisasi yang dipimpin B.R Motik ini bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta.

Persatuan Tenaga ekonomi bertujuan menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta Siapa pemimpin organisasi ini brainly?

Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE) yang dipimpin B.R. Motik bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi penguasa swasta. PTE juga diharapkan dapat menghilangkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang sehingga memperkokoh ketahanan nasional. PTE berhasil mendirikan Bank PTE di Yogyakarta dengan modal 5 juta rupiah.

Siapa yang menjabat Ketua Panitia Pemikir Siasat ekonomi setelah Indonesia merdeka?

SEJARAH KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS – Sejarah terbentuknya depertemen/badan khusus yang menangani perencanaan pembangunan nasional dimulai pada 1947. Secara historis, diseminasi Kementerian PPN/Bappenas mengalami beberapa kali penggantian nama, dimulai dari Badan Perantjang Ekonomi pada 19 Januari 1947, yang kemudian disempurnakan menjadi Panitia Pemikir Siasat Ekonomi pada 12 April 1947.

Kemudian, penggantian nama ini juga berlanjut menjadi Dewan Perantjang Negara pada 7 Januari 1952, Dewan Ekonomi dan Perentjanaan pada 6 Juni 1956, Dewan Ekonomi dan Pembangunan pada 24 Agustus 1957, Dewan Perancang Nasional pada 23 Oktober 1958, Penetapan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mulai berlaku pada 31 Desember 1963, dan yang terakhir adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada masa orde baru-hingga sekarang.

Dinamika Perkembangan Kementerian PPN/Bappenas dari Masa ke Masa 1. Badan Perantjang Ekonomi Badan Perantjang Ekonomi dibentuk pada 19 Januari 1947 dan dipimpin oleh dr. Adnan Kapau Gani. Badan Perantjang Ekonomi tidak hanya dibentuk di Jawa dan Madura, melainkan juga di Sumatra, menghasilkan “Planning Board”, yang kemudian disempurnakan Panitia Pemikir Siasat Ekonomi menjadi Dasar Pokok Daripada Plan Mengatur Ekonomi Indonesia.2.

Panitia Pemikir Siasat Ekonomi Panitia Pemikir Siasat Ekonomi (PPSE) dibentuk pada 12 April 1947, selain memiliki dasar hukum yang kuat, PPSE juga memiliki struktur organisasi yang jelas, yang diketuai oleh Mohammad Hatta. Tugas PPSE, yaitu menyiapkan bukti dan buah pikiran untuk menjadi rencana dan dasar pendirian pemerintah Negara RI dalam perundingan dengan Belanda, dan penyelesaian soal-soal pembangunan.

PPSE menyempurnakan Planning Board yang disusun Badan Perantjang Ekonomi menjadi Dasar Pokok Daripada Plan Mengatur Ekonomi Indonesia.3. Dewan Perantjang Negara Dalam rangka penyempurnaan terhadap upaya-upaya PPSE, dibentuklah Dewan perantjang Negara pada 7 Januari 1952 yang memiliki dasar hukum Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 1952 tentang Dewan Perantjang Negara.

Dewan Perantjang Negara diketuai oleh Ir. Djuanda, dan diberikan mandat menyusun rencana peletakan dasar-dasar ekonomi nasional yang sehat, dan membuat rencana pembangunan negara yang seimbang untuk jangka panjang.4. Dewan Ekonomi dan Perantjanaan Dewan Ekonomi dan Perentjanaan dibentuk pada 6 Juni 1956 dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1956, yang dipimpin oleh Ali Sastroamidjojo.

Tugas Dewan Ekonomi dan Perentjanaan antara lain, menyusun rencana meletakkan dasar-dasar ekonomi nasional yang sehat sesuai pasal-pasal UUDS Republik Indonesia, menyusun rencana jangka panjang pembangunan negara yang seimbang, memberikan nasehat kepada Dewan Menteri baik atas permintaan Dewan Menteri maupun inisiatif sendiri mengenai soal-soal perekonomian dan keuangan atau mengenai tindakan-tindakan penting yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi perekonomian dan keuangan negara.5.

Dewan Ekonomi dan Pembangunan Dewan Ekonomi dan Pembangunan dibentuk melalui Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1957 tentang Dewan Ekonomi dan Pembangunan yang ditetapkan tanggal 24 Agustus 1957. Dewan Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh Ir. Djuanda dan memiliki tugas menyusun rencana-rencana pembangunan atas dasar ekonomi nasional, dan membuat rencana-rencana yang seimbang untuk jangka panjang dan pendek.

Biro Perancang Negara juga dibentuk dan bertindak sebagai Sekretariat Dewan Ekonomi dan Pembangunan.6. Dewan Perancang Nasional Dewan Perancang Nasional (Depernas) dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1958, yang disahkan di Jakarta pada 23 Oktober 1958.

Depernas adalah suatu Badan Pusat Rencana Negara yang bertugas menyusun rencana pekerjaan semua Kementerian, yang mewajibkan setiap kementerian, tiap pegawai negara bekerja semata-mata menurut garis pedoman yang telah ditetapkan oleh dan atas pengawasan Depernas. Depernas ditetapkan berdasarkan Penetapan Presiden Republik Indonesia No.4 Tahun 1959 dan dipimpin oleh Mr.

Muhammad Yamin sebagai ketua dan bertanggung jawab sebagai arsitek, membuat cetak biru perencanaan pembangunan nasional semesta berencana, yang disahkan oleh MPR, dan dilaksanakan seluruh rakyat Indonesia.7. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Pemerintah mengeluarkan Penetapan Presiden Nomor 12 Tahun 1963 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mulai berlaku pada 31 Desember 1963.

Dewan Perancang Nasional (termasuk Badan Kerja Depernas) diintegrasikan ke dalam Kabinet Kerja dan dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, disingkat Bappenas. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu-satunya Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang memiliki tugas dan wewenang meliputi segala usaha serta kegiatan perencanaan, pengawasan, dan penilaian pelaksanaan pembangunan di seluruh wilayah RI.

Tindak lanjut dari Penetapan Presiden No.12 Tahun 1963, dibentuk Keputusan Presiden No.232 Tahun 1963 tentang susunan Baru dan Regrouping Kabinet Kerja tanggal 13 November 1963. Bappenas mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan dari diangkat Dr.

Soeharto sebagai pimpinan, bergeser kepada pimpinan harian Sumanang berdasar Keputusan Presidium Kabinet Dwikora Tahun 1966 (23 Mei 1966), dan berganti kepemimpinan pada Dr.H. Roeslan Abdulgani sebagai care-taker ketua Bappenas berdasar Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun 1966 (3 Agustus 1966), dilanjutkan dengan kepemimpinan Prof.

Dr. Widjojo Nitisastro berdasar Keputusan Presiden No.80 Tahun 1967.8. Kementerian PPN/Bappenas (orde baru – sekarang) Kementerian PPN/Bappenas menjadi bagian dari Menteri Negara yang memiliki bidang tugas tertentu dalam komposisi Kabinet Pembangunan IV.

• Terjadi pergeseran kepemimpinan Bappenas dari Widjojo Nitisastro sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, menjadi J.B.
• Sumarlin sejak 19 Maret 1983.
• Selanjutnya, Kementerian PPN/Bappenas pada masa Kabinet Pembangunan V dipimpin oleh Dr.
• Saleh Afiff berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1988.

Kementerian PPN/Bappenas pada masa Kabinet Pembangunan VII dipimpin Ginanjar Kartasasmita berdasarkan Ketetapan Presiden Nomor 62 Tahun 1998. Kementerian PPN/Bappenas pada masa Kabinet Reformasi Pembangunan dipimpin Menteri Boediono. Keputusan Presiden No.335 Tahun 1999 tanggal 26 Oktober 1999 menandai mulai bekerjanya Kabinet Persatuan Indonesia di bawah Presiden Abdurrahman Wahid.

Ementerian PPN/Bappenas dalam komposisi Kabinet Persatuan Nasional tidak termasuk dalam Kementerian. Kementerian PPN/Bappenas dipimpin kepala yang tidak merangkap jabatan menteri negara pada Tahun 2000-2001, yaitu; di bawah kepemimpinan Djoenaedi Hadisumarto berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2000.

Keputusan Presiden No.228 Tahun 2001 menandai awal bekerjanya Kabinet Gotong Royong pada 9 Agustus 2001. Merujuk komposisi Kabinet Gotong Royong, Presiden Megawati Soekarnoputri mengembalikan posisi Bappenas menjadi setingkat kementerian. Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2001-2004 dipimpin oleh Kwik Kian Gie berdasar Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2001.

1. Eputusan Presiden No.187 Tahun 2004 menandai awal bekerjanya Kabinet Indonesia Bersatu di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan Sri Mulyani Indrawati ditunjuk menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Eputusan Presiden No.187 Tahun 2004 tanggal 21 Oktober 2009 menandai awal bekerjanya Kabinet Indonesia Bersatu II.

Kementerian PPN/Bappenas pada masa Kabinet Indonesia Bersatu II di bawah kepempimpinan Armida Alisjahbana, yang kemudian digantikan oleh Andrinof Chaniago berdasar Keppres 121/P 2014. Kementerian PPN/Bappenas di masa pemerintahan Joko Widodo berdasarkan Peraturan Presiden Repubik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 disempurnakan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015, yaitu fungsi Kementerian PPN/Bappenas sebagai pengarah semua Lembaga dan Kementerian Negara dalam melaksanakan tugas pembangunan nasional agar lebih terstruktur, strategis, dan menyeluruh di lintas sector.

Ementerian PPN/Bappenas berdasarkan Peraturan Presiden No 66 Tahun 2016 dipimpin oleh Sofyan Djalil hingga 27 Juli 2016, dan digantikan oleh Bambang Brodjonegoro pada 27 Juli 2016. Kementerian PPN/Bappenas di bawah kepemimpinan Suharso Monoarfa berdasar Keppres 113/2019 dan menjabat sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas pada 2019 hingga saat ini.

Kementerian PPN/Bappenas pada 12 April 2021 telah genap 74 tahun sebagai Lembaga perencanaan pembangunan nasional yang memiliki berbagai pengalaman dan dedikasi untuk terus memandang ke depan, memberikan perencanaan pembangunan dengan prinsip integritas, adaptif, dan inovatif, penuh gagasan baru yang menjadi modal untuk mewujudkan cita-cita bangsa demi Indonesia maju.

Siapa yang mengusulkan pembentukan badan perancang ekonomi?

Pembentukan Badan Perancang Ekonomi 1947 ini atas inisiatif Menteri Kemakmuran, dr.A.K. Gani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2 sampai 3 tahun.Sesudah Badan Perancang ini bersidang, A.K.

Gani mengumumkan Rencana Pembangunan Sepuluh Tahun. Untuk mendanai Rencana Pembangunan ini terbuka baik bagi pemodal dalam negeri maupun bagi pemodal asing. Untuk menampung dana pembangunan tersebut pemerintah akan membentuk Bank Pembangunan. Pada bulan April 1947, Badan Perancang ini diperluas menjadi Panitia Pemikir Siasat Ekonomi yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Moh.

Hatta, sedangkan A.K. Gani sebagai wakilnya. Panitia ini bertugas mempelajari, mengumpulkan data dan memberikan saran kepada pemerintah dalam merencanakan pembangunan ekonomi dan dalam rangka melakukan perundingan dengan pihak Belanda. Semua hasil pemikiran ini belum berhasil dilaksanakan dengan baik, karena situasi politik dan militer yang tidak memungkinkan.

1. Agresi Militer Belanda mengakibatkan sebagian besar daerah RI yang memiliki potensi ekonomi baik, jatuh ke tangan Belanda.
2. Wilayah RI tinggal beberapa keresidenan di Jawa dan Sumatera yang sebagian besar tergolong sebagai daerah minus dan berpenduduk padat.
3. Pecahnya Pemberontakan PKI Madiun dan Agresi Militer Belanda II mengakibatkan kesulitan ekonomi semakin memuncak.

Jadi, jawaban yang tepat adalahdr.A.K. Gani. – Pembentukan Badan Perancang Ekonomi 1947 ini atas inisiatif Menteri Kemakmuran, dr.A.K. Gani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2 sampai 3 tahun.

1. Sesudah Badan Perancang ini bersidang, A.K.
2. Gani mengumumkan Rencana Pembangunan Sepuluh Tahun.
3. Untuk mendanai Rencana Pembangunan ini terbuka baik bagi pemodal dalam negeri maupun bagi pemodal asing.
4. Untuk menampung dana pembangunan tersebut pemerintah akan membentuk Bank Pembangunan.
5. Pada bulan April 1947, Badan Perancang ini diperluas menjadi Panitia Pemikir Siasat Ekonomi yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Moh.

Hatta, sedangkan A.K. Gani sebagai wakilnya. Panitia ini bertugas mempelajari, mengumpulkan data dan memberikan saran kepada pemerintah dalam merencanakan pembangunan ekonomi dan dalam rangka melakukan perundingan dengan pihak Belanda. Semua hasil pemikiran ini belum berhasil dilaksanakan dengan baik, karena situasi politik dan militer yang tidak memungkinkan.

1. Agresi Militer Belanda mengakibatkan sebagian besar daerah RI yang memiliki potensi ekonomi baik, jatuh ke tangan Belanda.
2. Wilayah RI tinggal beberapa keresidenan di Jawa dan Sumatera yang sebagian besar tergolong sebagai daerah minus dan berpenduduk padat.
3. Pecahnya Pemberontakan PKI Madiun dan Agresi Militer Belanda II mengakibatkan kesulitan ekonomi semakin memuncak.

Jadi, jawaban yang tepat adalah dr.A.K. Gani.

Siapa tokoh yang memimpin Pte dalam upaya mengatasi permasalahan ekonomi?

TRIBUNNEWS.COM – Berikut kunci jawaban Tema 2 Kelas 6 SD Halaman 132 135 136 Buku Siswa Tematik Terpadu Kurikulum 2013 edisi revisi 2018. Judul yang diusung Buku Tematik Kelas 6 SD/MI Tema 2 adalah Persatuan dalam Perbedaan. Sementara pada Subtema 3 dalam buku ini berjudul Bersatu Kita Teguh.

• Artikel ini berisi kunci jawaban soal yang ada dalam pembelajaran 5 di halaman 130-136.
• Baca: Kunci Jawaban Tema 2 Kelas 6 SD Halaman 123 125 126 127 128 129 Buku Tematik Subtema 3 Berikut kunci jawaban Tema 2 Kelas 6 SD/MI Subtema 3 pembelajaran 5 halaman 132 135 136 yang Tribunnews.com kutip dari Buku Guru SD/MI Kelas 6 SD Tema 2 dan beberapa sumber lainnya: Kunci Jawaban Halaman 132 Upaya Bangsa Indonesia Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat di Awal Masa Kemerdekaan Indonesia Pada awal berdirinya Republik Indonesia, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk.

Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, di antaranya harga barang-barang mahal akibat inflasi dan adanya blokade ekonomi oleh Belanda (NICA). Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah beserta rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan, di antaranya: Pada awal kemerdekaan, pemerintah dan rakyat Indonesia belum sempat melakukan perbaikan ekonomi secara baik.

1. Baru bulan Februari 1946, pemerintah mulai memprakarsai usaha untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi yang mendesak.
2. Upaya-upaya tersebut meliputi: Pinjaman Nasional Program Pinjaman Nasional ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan. lr.
3. Surachman.
4. Pinjaman Nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun.

Konferensi Ekonomi Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, para gubernur, dan para pejabat lainnya yang bertanggung jawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa. Konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran, Ir. Darmawan Mangunkusumo. Tujuan konferensi ini untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, seperti masalah produksi dan distribusi makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan.

• Pembentukan Badan Perancang Ekonomi Pembentukan Badan ini atas inisiatif Menteri Kemakmuran, dr.A.K. Gani.
• Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2 sampai 3 tahun.
• Rencana Kasimo (Kasimo Plan) Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan I.J.

Kasimo. Program ini berupa Rencana Produksi Tiga Tahun, 1948-1950 mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Untuk meningkatkan produksi bahan pangan dalam program ini, Kasimo menyarankan agar : – menanami tanah-tanah kosong di Sumatra timur seluas 281.277 ha.; – di Jawa dilakukan intensifikasi dengan menanam bibit unggul; – pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan; – di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit; – transmigrasi.

• Persatuan Tenaga Ekonomi Organisasi yang dipimpin B.R.
• Motik ini bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta.
• Dengan dibentuknya PTE juga diharapkan dapat dan melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia.

Sumber : Anggari, Angi St. dkk. (2018). Tema 2 Persatuan dalam Perbedaan Buku Tematik Terpadu Kurikulum 2013 Buku Siswa SD/MI Kelas VI. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud. Tuliskan kesimpulan dari teks tersebut pada bagan berikut! Jawaban Upaya-upaya Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat di Awal Masa Kemerdekaan – Mengadakan program Pinjaman Nasional.

– Mengadakan konferensi ekonomi – Membentuk Badan Perancang Ekonomi – Membuat Rencana Kasimo (Kasimo Plan) – Membuat organisasi persatuan tenaga ekonomi *** Baca: Kunci Jawaban Tema 2 Kelas 6 SD Halaman 117 118 120 121 Buku Tematik Persatuan dalam Perbedaan Kunci Jawaban Halaman 135 dan 136 ( *Ket: ‘Perbandingan siswa perempuan / perbandingan siswa laki-laki’ dibaca ‘Perbandingan siswa perempuan per perbandingan siswa laki-laki’) Baca kembali soal cerita tentang kelompok tari Indang.

Jawablah soal cerita tersebut! Jawaban Siswa laki-laki sebanyak 4 anak dan siswa perempuan sebanyak 6 anak. Rasio siswa laki-laki terhadap siswa perempuan = Jumlah siswa laki-laki : Jumlah siswa perempuan Rasio siswa laki-laki terhadap siswa perempuan = 4 : 6 Disederhanakan menjadi = 2 : 3 *** Selesaikan soal cerita berikut! 1.

Perbandingan siswa laki-laki dan siswa perempuan di kelas 6 SD Nusantara adalah 2 : 3. Jika jumlah murid laki-laki adalah 12 orang, berapa jumlah murid perempuan? Jawaban Perbandingan siswa perempuan/perbandingan siswa laki-laki x jumlah siswa laki-laki 3/2 x 12 = 18 Jadi, jumlah murid perempuan sebanyak 18 anak *** 2.

Perbandingan jumlah gula dan tepung untuk membuat satu loyang kue adalah 1 : 2 gelas. Jika Ibu ingin membuat sepuluh loyang kue, berapa gelas tepung yang diperlukan? Jawaban Perbandingan tepung x jumlah loyang kue 2 x 10 = 20 Jadi, untuk membuat sepuluh loyang kue, Ibu memerlukan tepung 20 gelas.

1. 3. Perbandingan umur Ayah, Ibu, dan Dayu 8 : 7 : 3.
2. Jika umur Dayu 12 tahun, berapa jumlah umur ketiganya? Jawaban Jumlah semua perbandingan/perbandingan umur Dayu x umur Dayu 18/3 x 12 = 72 Jadi, jumlah umur ketiganya adalah 72 tahun.
3. 4.2,5 liter bensin dapat menempuh jarak sejauh 30 km.
4. Berapa jarak yang dapat ditempuh dengan bensin sebanyak 10 liter? Jawaban 10/2,5 x 30 = 120 km Jadi, dengan bensin 10 liter jarak yang bisa ditempuh adalah 120 km *** 5.

Suatu minuman dibuat dengan mencampur air, sirop, dan santan dengan perbandingan 3 : 4 : 5. Jika ibu ingin membuat minuman sebanyak 6 liter, berapa liter santan yang diperlukan? Jawaban Perbandingan santan/jumlah seluruh perbandingan x banyaknya minuman yang akan dibuat 5/12 x 6 liter = 2,5 liter Jadi, untuk membuat 6 liter minuman diperlukan santan sebanyak 2,5 liter *** 6.

Buat soal cerita sendiri tentang rasio! Tukarkan soal yang kamu buat dengan teman. Minta teman tersebut menjawabnya. Jawaban Perbandingan tabungan Ahmad dan Rahmad adalah 2:3. Jika jumlah tabungan Rahmad Rp 40.000, berapa jumlah tabungan Ahmad? *** Baca: Kunci Jawaban Tema 2 Kelas 6 SD Halaman 66 67 68 70 71 72 73 Buku Tematik Subtema 2 Pembelajaran 3 Baca: Kunci Jawaban Tema 2 Kelas 6 SD Halaman 44 45 46 48 49 50 Buku Tematik Subtema 2 Pembelajaran 1 Ayo Renungkan • Apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? • Apa yang sudah kamu pahami dengan baik? • Apa yang belum kamu pahami? • Apa yang akan kamu lakukan agar lebih paham? • Sikap apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Kerja Sama dengan Orang Tua Peragakan beberapa gerakan tari Indang di hadapan orang tuamu! Minta mereka menuliskan komentarnya.

*) Disclaimer: Artikel ini hanya ditujukan kepada orang tua untuk memandu proses belajar anak. Soal di atas sebagian besar berupa pertanyaan terbuka. Artinya, ada beberapa jawaban alternatif lainnya yang tidak terpaku seperti di atas. Tribunnews tidak bertanggung jawab atas kesalahan jawaban.

Apa tujuan dari badan perancangan ekonomi?

Badan Perancang Ekonomi ( Planning Board ) dibentu. Langkat-langkah yang dilakukan Badan Perancang Ekonomi ( Planning Board ) adalah menyatakan semua bangunan umum, perkebunan, dan industri menjadi milik pemerintah Republik Indonesia, bangunan umum vital milik asing akan dinasionalisasi dengan pembayaran ganti rugi, serta perusahaan modal asing akan dikembalikan kepada yang berhak sesudah diadakan perjanjian Republik lndonesia-Belanda.

1. Untuk lebih jelasnya, yuk pahami penjelasan berikut: Badan Perancang Ekonomi ( Planning Board ) dibentuk pada tanggal 19 Januari 1947 atas inisiatif Menteri Kemakmuran, yaitu dr.A.K. Gani.
2. Tugas badan ini adalah membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu dua sampai dengan tiga tahun.
3. Sesudah badan perancang ini bersidang, dr.A.K.

Gani mengumumkan rencana pemerintah tentang rencana pembangunan sepuluh tahun. Rencana pembangunan tersebut terbuka bagi pemodal dalam negeri atau pemodal asing. Untuk menampung dana pembangunan tersebut, pemerintah akan membentuk bank pembangunan. Langkah-langkah yang dilakukan Badan Perancang Ekonomi ( Planning Board ) adalah sebagai berikut.

Menyatakan semua bangunan umum, perkebunan, dan industri menjadi milik pemerintah Republik Indonesia. Bangunan umum vital milik asing akan dinasionalisasi dengan pembayaran ganti rugi. Perusahaan modal asing akan dikembalikan kepada yang berhak sesudah diadakan perjanjian Republik lndonesia-Belanda.

Badan perancang ini pada bulan April 1947 diperluas menjadi Panitia Pemikir Siasat Ekonomi yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Moh. Hatta. Tugas panitia ini adalah mempelajari, mengumpulkan, serta memberi kan saran kepada pemerintah dalam merencanakan pembangunan ekonomi dan dalam perundingan dengan pihak Belanda. : Badan Perancang Ekonomi ( Planning Board ) dibentu.

Apa isi program konferensi ekonomi?

Konferensi ekonomi pada masa awal kemerdekaan dilaksanakan pada 1946. Konferensi ini diadakan dalam dua periode. Pertama, Konferensi Ekonomi pada Februari 1946 yang membahas pemerataan bahan makanan. Kedua, Konferensi Ekonomi II pada 6 Mei 1946 yang membahas masalah program ekonomi pemerintah, masalah keuangan negara, pengendali harga, serta distribusi dan alokasi tenaga manusia.

Jadi, jawaban yang tepat adalah C. – Konferensi ekonomi pada masa awal kemerdekaan dilaksanakan pada 1946. Konferensi ini diadakan dalam dua periode. Pertama, Konferensi Ekonomi pada Februari 1946 yang membahas pemerataan bahan makanan. Kedua, Konferensi Ekonomi II pada 6 Mei 1946 yang membahas masalah program ekonomi pemerintah, masalah keuangan negara, pengendali harga, serta distribusi dan alokasi tenaga manusia.

\

Jadi, jawaban yang tepat adalah C.

Apakah tugas badan perancang ekonomi yang dibentuk pada masa awal kemerdekaan?

Pembentukan Badan ini atas inisiatif Menteri Kemakmuran, dr.A.K. Gani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2 sampai 3 tahun. Sesudah Badan Perancang ini bersidang, A.K. Gani mengumumkan Rencana Pembangunan Sepuluh Tahun.

• Untuk mendanai Rencana Pembangunan ini terbuka baik bagi pemodal dalam negeri maupun bagi pemodal asing.
• Untuk menampung dana pembangunan tersebut pemerintah akan membentuk Bank Pembangunan.
• Pada bulan April 1947, Badan Perancang ini diperluas menjadi Panitia Pemikir Siasat Ekonomi yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Moh.

Hatta, sedangkan A.K. Gani sebagai wakilnya. Panitia ini bertugas mempelajari, mengumpulkan data dan memberikan saran kepada pemerintah dalam merencanakan pembangunan ekonomi dan dalam rangka melakukan perundingan dengan pihak Belanda. Semua hasil pemikiran ini belum berhasil dilaksanakan dengan baik, karena situasi politik dan militer yang tidak memungkinkan.

Agresi Militer Belanda mengakibatkan sebagian besar daerah RI yang memiliki potensi ekonomi baik, jatuh ke tangan Belanda. Wilayah RI tinggal beberapa keresidenan di Jawa dan Sumatera yang sebagian besar tergolong sebagai daerah minus dan berpenduduk padat. Pecahnya Pemberontakan PKI Madiun dan Agresi Militer Belanda II mengakibatkan kesulitan ekonomi semakin memuncak.

Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (RERA) pada tahun 1948. Program yang diprakarsai oleh Wakil Presiden Drs. Moh. Hatta ini, dimaksudkan untuk mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi, disamping meningkatkan efesiensi. Rasionalisasi ini meliputi penyempurnaan administrasi negara, Angkatan Perang dan aparat ekonomi.

Sejumlah satuan Angkatan Perang dikurangi secara dratis. Selanjutnya tenaga-tenaga bekas Angkatan Perang ini disalurkan ke bidang-bidang produktif dan diurus oleh Kementerian Pembangunan dan Pemuda. Foto: llustrasi Indonesia Awal Kemerdekaan | www.flickr.com by Raymond Ginting Rencana Kasimo (Kasimo Plan) Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan I.J.

Kasimo. Pada dasarnya program ini berupa Rencana Produksi Tiga Tahun, 1948-1950 mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Untuk mningkatkan produksi bahan pangan dalam program ini, Kasimo menyarankan agar: a. menanami tanah-tanah kosong di Sumatera timur seluas 281.277 ha.; b.

Di Jawa dilakkan intensifikasi dengan menanam bibit unggul; c. pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan; d. di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit; Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE) Organisasi yang dipimpin B.R. Motik ini, bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta.

Dengan dibentuknya PTE juga diharapkan dapat dan melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Foto: llustrasi Indonesia Awal Kemerdekaan | www.flickr.com by Boobook48 Pemerintah menganjurkan agar pemerintah daerah usaha-usaha yang dilakukan oleh PTE.

Akan tetapi nampaknya PTE tidak dapat berjalan dengan baik. PTE hanya mampu mendirikan Bank PTE di Yogyakarta dengan modal awal Rp.5.000.000. Kegiatan PTE semakin mundur akibat dari Agresi Militer Belanda. Selain PTE perdagangan swasta lainnya yang juga membantu usaha ekonomi pemerintah adalah Banking and Trading Corporation (Perseroan Bank dan Perdagangan).

Dasar ekonomi adalah produksi petani, maka bidang ini dipergiat kembali. Menteri Urusan Bahan Makanan Kasimo membuat Rencana Produksi Tiga Tahun 1948-1950 atau terkenal dengan Kasimo Plan yang pada dasarnya adalah usaha swasembada pangan dengan petunjuk pelaksanaan yang praktis.