Kendaraan Yang Tidak Boleh Mengisi Solar Subsidi?

Kendaraan Yang Tidak Boleh Mengisi Solar Subsidi
Kendaraan Yang Tidak Boleh Mengisi Solar Subsidi Kendaraan isi BBM di SPBU. ©2019 Liputan6.com/AnggaYuniar Merdeka.com – Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan ‎Gas Bumi (BPH Migas) memprediksi kuota Bahan Bakar Minyak ( BBM ) Jenis Tertentu atau solar subsidi jebol, akibat penyelewengan yang digunakan pihak yang tidak berhak. “Sesuai hasil sidang Komite BPH Migas diinstruksikan kepada Badan usaha,untuk melaksanakan pengaturan pembelian Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) jenis minyak solar,” kata Alfon, di Kantor BPH Migas, Jakarta, Rabu (21/8). Dia menyebutkan, kendaraan yang tidak bisa lagi menenggak solar subsidi adalah kendaraan bermotor pengangkutan ‎perkebunan, kehutanan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari enam buah dalam kondisi bermuatan tidak bermuatan.

  • Selain itu, kendaraan bermotor dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar merah, mobil TNI / Polri, dan sarana transportasi air milik pemerintah juga tidak boleh menenggak solar subsidi.
  • Dilarang menggunakan JBT jenis minyak solar untuk mobil tangki BBM, CPO, dump truck.
  • Truck trailer, truk gandeng dan mobil molen (pengaduk semen),” tambahnya.

BPH Migas juga mengatur batas maksimal pembelian solar subsidi sebanyak 30 liter per hari, untuk kendaraan angkutan barang, 60 liter perhari untuk kendaraan roda enam dan 20 liter per hari untuk kendaraan pribadi. “Atas kebijakan tersebut, Pertamina wajib menyediakan BBM solar non subsidi untuk mengantisipasi antrian di SPBU,” tuturnya.
Jeng Jeng. Ini Dia Kendaraan yang Dilarang Isi Solar Subsidi Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah sedang menggodok aturan mengenai kriteria kendaraan yang akan dilarangan menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Tak hanya Jenis BBM Khusus Penugasan seperti Pertalite saja, namun Jenis BBM Tertentu (JBT) seperti Solar Subsidi juga demikian.

Saat ini pemerintah sedang menggodok revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1919 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mengatur pembatasan penerima Bahan Bakar Minyak bersubsidi dan penugasan, agar BBM jenis Solar subsidi dan Pertalite lebih tepat sasaran.

Sebelumnya dalam paparan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati bersama Komisi VI DPR, disebutkan bahwa dalam hasil Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) bersama dengan pemerintah, untuk JBKP seperti Pertalite, kendaraan yang masih bisa menggunakan Pertalite adalah kendaraan dengan spesifikasi mesin di bawah 1.500 cubicle centimeter (cc) dan motor di bawah 250 cc.

ADVERTISEMENT SCROLL TO RESUME CONTENT Nah terbaru, berdasarkan draft yang diperoleh CNBC Indonesia, untuk kendaraan yang dilarang menggunakan Solar Subsidi diantaranya adalah: Pertama, kendaraan bermotor perseorangan (plat hitam) kecuali pick up. Kedua, kendaraan dinas. Ketiga, kendaraan perkebunan rakyat dan hasil pertambangan rakyat di atas roda empat.

Keempat, kereta api selain kereta api umu yang mengangkut penumpang dan kereta api umu barang yang mengangkut kebutuhan pokok, parcel dan ejek. Kepala BPH Migas, Erika Retnowati menyatakan bahwa saat ini pihaknya sedang menggodok revisi Perpres 191/2014.

  • Revisi beleid itu akan memuat aturan teknis terbaru terkait ketentuan kelompok masyarakat yang berhak untuk menggunakan JBT Solar dan JBKP Pertalite.
  • Di mana pada beleid saat ini, Pertalite belum ada aturannya.
  • Sehingga dengan revisi Perpres ini penyalurannya akan lebih tepat sasaran.
  • Lebih lanjut Erika menjelaskan aturan saat ini untuk solar subsidi berdasarkan volume untuk transportasi darat, kendaraan pribadi plat hitam 60 liter per hari, angkutan umum orang atau barang roda 4 sebanyak 80 liter per hari sedangkan angkutan umum roda 6 sebanyak 200 liter per hari.
You might be interested:  Berikut Ini Yang Merupakan Tenaga Kerja Langsung Adalah?

Sedangkan yang dikecualikan untuk kendaraan pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari enam. “Setelah revisi Perpres keluar, BPH Migas akan menerbitkan regulasi pengendalian pembelian Bahan Bakar Minyak Subsidi jenis Solar dan Pertalite yang akan mengatur secara teknis di lapangan.

Untuk masyarakat ekonomi kelas atas yang menggunakan mobil mewah dipastikan tidak akan menerima BBM bersubsidi, mobil mewah milik orang mampu pasti tidak layak mendapatkan subsidi,” tegas Erika. Seperti yang diketahui, sejak 1 Juli 2022, bagi pengguna BBM Pertalite dan Solar Subsidi diwajibakan melakukan pendaftaran di website MyPertamina.

Saat ini pendaftaraan diwajibkan kepada kendaraan roda empat di 11 kota/kabupaten di 5 Provinsi. Jika aturan revisi Perpres terbit, dan kriteria yang berhak menggunakan Pertalite sudah keluar. Maka akan disisir kendaraan-kendaraan mana saja yang tidak bisa mengisi kedua BBM tersebut.

Apa kendaraan yang dilarang menggunakan solar subsidi?

Jeng Jeng. Ini Dia Kendaraan yang Dilarang Isi Solar Subsidi Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah sedang menggodok aturan mengenai kriteria kendaraan yang akan dilarangan menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Tak hanya Jenis BBM Khusus Penugasan seperti Pertalite saja, namun Jenis BBM Tertentu (JBT) seperti Solar Subsidi juga demikian.

Saat ini pemerintah sedang menggodok revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1919 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mengatur pembatasan penerima Bahan Bakar Minyak bersubsidi dan penugasan, agar BBM jenis Solar subsidi dan Pertalite lebih tepat sasaran.

Sebelumnya dalam paparan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati bersama Komisi VI DPR, disebutkan bahwa dalam hasil Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) bersama dengan pemerintah, untuk JBKP seperti Pertalite, kendaraan yang masih bisa menggunakan Pertalite adalah kendaraan dengan spesifikasi mesin di bawah 1.500 cubicle centimeter (cc) dan motor di bawah 250 cc.

ADVERTISEMENT SCROLL TO RESUME CONTENT Nah terbaru, berdasarkan draft yang diperoleh CNBC Indonesia, untuk kendaraan yang dilarang menggunakan Solar Subsidi diantaranya adalah: Pertama, kendaraan bermotor perseorangan (plat hitam) kecuali pick up. Kedua, kendaraan dinas. Ketiga, kendaraan perkebunan rakyat dan hasil pertambangan rakyat di atas roda empat.

Keempat, kereta api selain kereta api umu yang mengangkut penumpang dan kereta api umu barang yang mengangkut kebutuhan pokok, parcel dan ejek. Kepala BPH Migas, Erika Retnowati menyatakan bahwa saat ini pihaknya sedang menggodok revisi Perpres 191/2014.

  • Revisi beleid itu akan memuat aturan teknis terbaru terkait ketentuan kelompok masyarakat yang berhak untuk menggunakan JBT Solar dan JBKP Pertalite.
  • Di mana pada beleid saat ini, Pertalite belum ada aturannya.
  • Sehingga dengan revisi Perpres ini penyalurannya akan lebih tepat sasaran.
  • Lebih lanjut Erika menjelaskan aturan saat ini untuk solar subsidi berdasarkan volume untuk transportasi darat, kendaraan pribadi plat hitam 60 liter per hari, angkutan umum orang atau barang roda 4 sebanyak 80 liter per hari sedangkan angkutan umum roda 6 sebanyak 200 liter per hari.

Sedangkan yang dikecualikan untuk kendaraan pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari enam. “Setelah revisi Perpres keluar, BPH Migas akan menerbitkan regulasi pengendalian pembelian Bahan Bakar Minyak Subsidi jenis Solar dan Pertalite yang akan mengatur secara teknis di lapangan.

You might be interested:  How To Sell A House With Leased Solar Panels?

Untuk masyarakat ekonomi kelas atas yang menggunakan mobil mewah dipastikan tidak akan menerima BBM bersubsidi, mobil mewah milik orang mampu pasti tidak layak mendapatkan subsidi,” tegas Erika. Seperti yang diketahui, sejak 1 Juli 2022, bagi pengguna BBM Pertalite dan Solar Subsidi diwajibakan melakukan pendaftaran di website MyPertamina.

Saat ini pendaftaraan diwajibkan kepada kendaraan roda empat di 11 kota/kabupaten di 5 Provinsi. Jika aturan revisi Perpres terbit, dan kriteria yang berhak menggunakan Pertalite sudah keluar. Maka akan disisir kendaraan-kendaraan mana saja yang tidak bisa mengisi kedua BBM tersebut.

Apa saja pelarangan penggunaan Solar subsidi?

Ini Kendaraan-kendaraan yang Dilarang Konsumsi Solar Bersubsidi JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas (BPH Migas) akan membatasi kendaraan tertentu untuk mengonsumsi, Hal tersebut dilakukan menyusul adanya potensi kelebihan kuota penggunaan solar bersubsidi.

  • Sebab, BPH Migas mengendus adanya penyelewengan penggunaan solar bersubsidi di 10 provinsi di Indonesia.
  • 10 provinsi itu Kalimantan Timur, Riau, Lampung, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Jawa Timur, Bangka Belitung, Sumatera Barat, dan Sulawesi Selatan,” ujar Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa di Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Pria yang akrab disapa Ifan ini menjelaskan, kendaraan yang akan dibatasi untuk menggunakan solar bersubsidi, yakni kendaraan pengangkutan hasil perkebunan, kehutanan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari enam baik dalam kondisi bermuatan atau tanpa muatan.

Selanjutnya, pelarangan penggunaan solar subsidi bagi mobil tangki, CPO, dump truck, truk trailer, truk gandeng dan mobil molen (pengangkut semen).Kemudian, Pertamina juga dilarang melayani pembelian solar bersubsidi bagi konsumen pengguna usaha mikro, perikanan, pertanian, transportasi air yang menggunakan motor tempel dan pelayanan umum tanpa menggunakan surat rekomendasi dari instansi berwenang.Selain itu, maksimal pembelian solar subsidi bagi angkutan barang beroda 4 sebanyak 30 liter/hari, roda 6 sebanyak 60 liter/hari dan kendaraan pribadi sebanyak 20 liter/hari.

Kebijakan pengendalian solar bersubsidi ini seharusnya mulai berlaku sejak 1 Agustus. Namun, BPH Migas masih ingin mensosialisasikan kebijakan ini hingga Oktober 2019. “Berlakunya sudah 1 Agustus, tapi kita sosialisasi dulu, koordinasi dengan ESDM dan Pertamina.

Jadi sekarang sudah berjalan (sosialisasinya). Makin telat kita sosialisasi, makin besar potensi untuk penyimpangan tadi,” kata Ifan. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link, kemudian join.

Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. : Ini Kendaraan-kendaraan yang Dilarang Konsumsi Solar Bersubsidi

Apa kendaraan yang akan dibatasi untuk menggunakan solar bersubsidi?

Ini Kendaraan-kendaraan yang Dilarang Konsumsi Solar Bersubsidi JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas (BPH Migas) akan membatasi kendaraan tertentu untuk mengonsumsi, Hal tersebut dilakukan menyusul adanya potensi kelebihan kuota penggunaan solar bersubsidi.

Sebab, BPH Migas mengendus adanya penyelewengan penggunaan solar bersubsidi di 10 provinsi di Indonesia. “10 provinsi itu Kalimantan Timur, Riau, Lampung, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Jawa Timur, Bangka Belitung, Sumatera Barat, dan Sulawesi Selatan,” ujar Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa di Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Pria yang akrab disapa Ifan ini menjelaskan, kendaraan yang akan dibatasi untuk menggunakan solar bersubsidi, yakni kendaraan pengangkutan hasil perkebunan, kehutanan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari enam baik dalam kondisi bermuatan atau tanpa muatan.

You might be interested:  Sumber Energi Alternatif Yang Dimanfaatkan Panel Surya Berasal Dari?

Selanjutnya, pelarangan penggunaan solar subsidi bagi mobil tangki, CPO, dump truck, truk trailer, truk gandeng dan mobil molen (pengangkut semen).Kemudian, Pertamina juga dilarang melayani pembelian solar bersubsidi bagi konsumen pengguna usaha mikro, perikanan, pertanian, transportasi air yang menggunakan motor tempel dan pelayanan umum tanpa menggunakan surat rekomendasi dari instansi berwenang.Selain itu, maksimal pembelian solar subsidi bagi angkutan barang beroda 4 sebanyak 30 liter/hari, roda 6 sebanyak 60 liter/hari dan kendaraan pribadi sebanyak 20 liter/hari.

Kebijakan pengendalian solar bersubsidi ini seharusnya mulai berlaku sejak 1 Agustus. Namun, BPH Migas masih ingin mensosialisasikan kebijakan ini hingga Oktober 2019. “Berlakunya sudah 1 Agustus, tapi kita sosialisasi dulu, koordinasi dengan ESDM dan Pertamina.

Jadi sekarang sudah berjalan (sosialisasinya). Makin telat kita sosialisasi, makin besar potensi untuk penyimpangan tadi,” kata Ifan. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link, kemudian join.

Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. : Ini Kendaraan-kendaraan yang Dilarang Konsumsi Solar Bersubsidi

Apakah mobil tangki bisa menggunakan solar subsidi?

Ini Kendaraan-kendaraan yang Dilarang Konsumsi Solar Bersubsidi JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas (BPH Migas) akan membatasi kendaraan tertentu untuk mengonsumsi, Hal tersebut dilakukan menyusul adanya potensi kelebihan kuota penggunaan solar bersubsidi.

  1. Sebab, BPH Migas mengendus adanya penyelewengan penggunaan solar bersubsidi di 10 provinsi di Indonesia.
  2. 10 provinsi itu Kalimantan Timur, Riau, Lampung, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Jawa Timur, Bangka Belitung, Sumatera Barat, dan Sulawesi Selatan,” ujar Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa di Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Pria yang akrab disapa Ifan ini menjelaskan, kendaraan yang akan dibatasi untuk menggunakan solar bersubsidi, yakni kendaraan pengangkutan hasil perkebunan, kehutanan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari enam baik dalam kondisi bermuatan atau tanpa muatan.

Selanjutnya, pelarangan penggunaan solar subsidi bagi mobil tangki, CPO, dump truck, truk trailer, truk gandeng dan mobil molen (pengangkut semen).Kemudian, Pertamina juga dilarang melayani pembelian solar bersubsidi bagi konsumen pengguna usaha mikro, perikanan, pertanian, transportasi air yang menggunakan motor tempel dan pelayanan umum tanpa menggunakan surat rekomendasi dari instansi berwenang.Selain itu, maksimal pembelian solar subsidi bagi angkutan barang beroda 4 sebanyak 30 liter/hari, roda 6 sebanyak 60 liter/hari dan kendaraan pribadi sebanyak 20 liter/hari.

Kebijakan pengendalian solar bersubsidi ini seharusnya mulai berlaku sejak 1 Agustus. Namun, BPH Migas masih ingin mensosialisasikan kebijakan ini hingga Oktober 2019. “Berlakunya sudah 1 Agustus, tapi kita sosialisasi dulu, koordinasi dengan ESDM dan Pertamina.

Jadi sekarang sudah berjalan (sosialisasinya). Makin telat kita sosialisasi, makin besar potensi untuk penyimpangan tadi,” kata Ifan. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link, kemudian join.

Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. : Ini Kendaraan-kendaraan yang Dilarang Konsumsi Solar Bersubsidi