PERLINDUNGAN TENAGA KERJA (SPN News) Tenaga kerja sebagai sumber daya manusia, mempunyai peranan yang sangat besar dalam pembangunan nasional. Tenaga kerja merupakan pelaksana pembangunan untuk mencapai kesejahteraan umum dan kualitas kehidupan yang semakin baik.
- Oleh karenanya, upaya perlindungan tenaga kerja terhadap bahaya yang dapat timbul selama bekerja merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendasar.
- Dengan adanya perlindungan tersebut diharapkan agar tenaga kerja dapat bekerja dengan aman dan nyaman sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja.
- Tidak kalah pentingnya, perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar para pekerja/buruh dan menjamin kesempatan, serta menghindarkan dari perlakuan diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha.
Hal ini merupakan esensi dari disusunnya Undang-undang No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Di antara perundang-undangan yang berkenaan dengan perlindungan tenaga kerja ialah: 1. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” 2.
- Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, “Setiap orang berhak atas jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” 3.
- Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945, “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.4.
Undang-undang No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.5. Undang-undang No 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial. Sebab-sebab diperlukannya perlindungan untuk tenaga kerja, secara yuridis Pasal 5 Undang-undang No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan bahwa setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat.
Sedangkan Pasal 6 mewajibkan kepada pengusaha untuk memberikan hak dan kewajiban pekerja/buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik. Kedua kandungan pasal ini merupakan wujud perlindungan hukum bagi para tenaga kerja. Di antara sebab-sebab mutlak diperlukannya perlindungan bagi tenaga kerja adalah: 1.
Upah/Imbalan tidak sesuai 2. Posisi tawar Pekerja yang rendah Lemahnya kedudukan tenaga kerja dari segi ekonomi dan pendidikan, menyebabkan rendahnya kualitas si pekerja. Tenaga kerja dengan pendidikan yang tidak memadai akan cenderung mendominasi pekerjaan kasar.
Hal ini juga disebabkan adanya kualifikasi dari pihak penyedia lapangan kerja dalam mempersyaratkan calon tenaga kerja yang direkrutnya.3. Hubungan kerja yang tidak seimbang antara pengusaha dan pekerja/buruh dalam pembuatan perjanjian. Pembebanan hak dan kewajiban yang tidak seimbang antara penyedia lapangan kerja dengan pekerja/buruh ini menyebabkan suatu ketimpangan.
Secara tidak langsung pekerja/buruh hanya akan diberi pilihan-pilihan yang cenderung merugikan dirinya, sedang di sisi lain memberi banyak keuntungan pada pengusaha.
4. Pekerja/buruh diperlakukan sebagai obyek5. Tidak berserikatSN 10 dikutip dari berbagai sumber/Editor
: PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
Mengapa tenaga kerja penting untuk mendapatkan perlindungan undang undang?
Perlindungan terhadap pekerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha.
Mengapa diperlukannya perlindungan tenaga kerja di Indonesia?
jelaskan 4 sebab diperlukanya perlindungan bagi tenaga kerja Sebab-sebab Diperlukannya Perlindungan Tenaga Kerja:
Posisi tawar yang rendah.Hubungan kerja yang tidak seimbang antara pengusaha dan pekerja/buruh dalam pembuatan perjanjian.Pekerja/buruh diperlakukan sebagai obyek.Diskriminasi golongan.
Bagaimana peraturan perundang undangan yang mengatur dan memberikan keselamatan dan perlindungan keselamatan kerja?
Peraturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja –
Undang-Undang no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan / Manpower Act No.13 of 2003 Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja / Safety Act No.1, 1970 Undang – Undang No.23 tahun 1992 tentang Kesehatan / Health Act No.23, 1992 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.51 tahun 2012 tentang Optimalisasi Pengawasan Ketenagakerjaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota / Regulation of the minister of manpower and transmigration No.51/2012 about optimizing the manpower supervision in province area and region/city area
