Unsur Yang Berhubungan Dengan Tenaga Kerja Adalah?

Unsur Yang Berhubungan Dengan Tenaga Kerja Adalah
Unsur Yang Berhubungan Dengan Tenaga Kerja Adalah Departemen HR di sebuah perusahaan menjalankan peran sebagai supporting system, khususnya dalam mengelola sumber daya manusia. Setelah proses rekrutmen dan seleksi atas kandidat selesai, perusahaan akan memilih calon karyawannya dan mempekerjakan kandidat terpilih.

Apa yang melandasi hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan tersebut, tak lain adalah perjanjian kerja. Perjanjian kerja inilah yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Baca Juga: 3 Unsur Hubungan Kerja dalam Membuat Perjanjian Kerja Di Indonesia, pengertian tentang perjanjian kerja dapat kita ambil, antara lain dari dua sumber.

Sumber pertama yakni UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003, dan yang kedua adalah dari KUH Perdata ( Burgerlijk Wetboek / BW). Berikut ini pengertian yang termuat dalam dua landasan hukum ketenagakerjaan tersebut: UU No 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka 14 “Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.” KUH Perdata Pasal 1601a “Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak ke-1 (satu)/buruh atau pekerja mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah” Dalam UU Ketenagakerjaan, kita akan tahu bahwa ada tiga unsur hubungan kerja yang terdapat dalam perjanjian kerja.

Etiganya ialah unsur pekerjaan, unsur upah, serta unsur perintah. Pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan menyatakannya sebagai berikut: “Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/ buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.” Namun, apabila kita mencermati pengertian perjanjian kerja dalam KUH Perdata, ada satu unsur hubungan kerja lainnya, yaitu waktu.

Unsur waktu menandai lamanya periode perjanjian kerja tersebut berlaku bagi kedua belah pihak, yakni:

40 jam perminggu 7 jam perhari untuk pola keja 6:1 8 jam perhari, untuk pola kerja 5:2 ada hak cuti/istirahat (istirahat antar jam kerja, istirahat mingguan, dan istirahat tahunan, istirahat alasan penting (yang ditentukan Undang-Undang/diperjanjikan))

Untuk lebih memahami unsur-unsur hubungan kerja, sebaiknya kita simak penjelasan berikut: 1. Pekerjaan Adanya pekerjaan tertentu yang harus diselesaikan atau dilakukan oleh pekerja adalah unsur dalam sebuah hubungan kerja. Dengan disepakatinya perjanjian kerja oleh kedua belah pihak, maka pekerja terikat kewajiban untuk melakukan pekerjaan.

Pasal 1603 KUH Perdata mengaturnya sebagai berikut: “Buruh wajib melakukan pekerjaan yang diperjanjikan menurut kemampuannya dengan sebaikbaiknya. Jika sifat dan luasnya pekerjaan yang harus dilakukan tidak dirumuskan dalam perjanjian atau reglemen, maka hal itu ditentukan oleh kebiasaan.” Pekerjaan tersebut wajib dikerjakan sendiri oleh pekerja.

Pasal 1603a KUH Perdata menyatakan: “Buruh wajib melakukan sendiri pekerjaannya, hanya dengan seizin majikan ia dapat menyuruh orang ketiga menggantikannnya.” Atas tenaga, waktu, serta keahlian yang dikerahkan untuk pekerjaan itulah, pekerja berhak mendapatkan upah.2.

Upah Definisi upah berdasarkan Pasal 1 angka 30 dalam UU Ketenagakerjaan ialah: “hak pekerja/ buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/ buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangundangan, termasuk tunjangan bagi pekerja /buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.” Ada beberapa kebijakan pemerintah yang perlu diperhatikan untuk menetapkan upah untuk pekerja, antara lain kebijakan tentang UMP (Upah Minimum Provinsi), tentang struktur dan skala pengupahan, dan lain sebaginya.3.

Perintah Unsur perintah dalam sebuah hubungan kerja artinya ada pihak yang memberi perintah dan ada yang wajib melakukan perintah itu, yaitu pekerja. Unsur perintah dapat dimaknai luas, misalnya berupa target kerja, instruksi, dan lain-lain. Kewajiban pekerja untuk tunduk pada perintah perusahaan/ majikan ini antara lain diatur dalam KUH Perdata Pasal 1603b: “Buruh wajib menaati aturan-aturan pelaksana pekerjaan dan aturan-aturan yang dimaksudkan untuk perbaikan tata tertib perusahaan majikan yang diberikan oleh atau atas nama majikan dalam batas-batas aturan perundang-undangan, perjanjian atau reglemen, atau jika ini tidak ada, dalam batas-batas kebiasaan.” Jika kita cermati kembali definisi perjanjian kerja dalam UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, akan tampak adanya faktor “waktu” yang perlu dinyatakan dalam perjanjian tersebut.

You might be interested:  How To Keep Solar Panels Clean?

Namun, apabila waktu/ lamanya hubungan kerja tidak disebutkan dalam perjanjian atau peraturan undang-undang, maka yang berlaku adalah menurut kebiasaan ( KUH Perdata Pasal 1603e ). Dan, jika masih tidak dapat ditetapkan, maka hubungan kerja itu dipandang diadakan untuk waktu tidak tentu sampai dinyatakan putus ( KUH Perdata Pasal 1603g ).

Untuk menjalankan peran HR yang ideal dalam mengelola sumber daya manusia perusahaan, unsur-unsur hubungan kerja di atas sangat penting diperhatikan. Keberadaan HRIS (Human Resource Information System) bukan saja menjadi kebutuhan departemen HR semata, melainkan juga perusahaan secara umum.

  • Dengan HR system yang andal, perusahaan dipermudah mengaplikasikan kebijakan bisnis yang pasti berpengaruh pula kepada pekerjaan karyawan, misalnya penetapan shift kerja, perhitungan bonus bagi karyawan yang mencapai target tertentu, kebijakan penetapan upah, tunjangan, THR, dan lain sebagainya.
  • Arenanya, kelengkapan fitur HR dalam sebuah HR information system juga penting diperhatikan oleh departemen HR sebagai user,

Aplikasi HR Gadjian telah berhasil mengembangkan fitur yang lengkap yang dapat menjadi solusi untuk kebutuhan perusahaan Anda dalam mengelola SDM, Unsur Yang Berhubungan Dengan Tenaga Kerja Adalah Profil Author

Apa saja unsur-unsur hubungan kerja?

Unsur hubungan kerja adalah (1) pekerjaan, (2) upah, dan (3) perintah. Hubungan hukum yang secara kumulatif berunsur pekerjaan, upah, dan perintah, merupakan hubungan kerja. Tiga hal ini merupakan unusr pembentuk agar hubungan hukum merupakan hubungan kerja.

Apa yang dimaksud dengan hubungan tenaga kerja?

Hubungan Kerja dan Pemutusan Hubungan Kerja – Hubungan kerja adalah hubungan (hukum) antara pengusaha daengan pekerja/buruh (karyawan) berdasarkan perjanjian kerja. Dengan demikian hubungan kerja tersebut adalah merupakan sesuatu yang abstrak, sedangkan perjanjian kerja adalah sesuatu yang konkrit, nyata.

  1. Dengan adanya perjanjian kerja, maka akan lahir perikatan.
  2. Dengan perkataan lain perikatan yang lahir karena adanya perjanjian kerja inilah yang merupakan hubungan kerja.
  3. Menurut UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, unsure-unsur hubungan kerja terdiri dari adanya pekerjaan, adanya perintah dan adanya upah (Pasal 1 angka 15 UUK).

Sedangkan hubungan bisnis adalah hubungan yang didasarkan pada hubungan kemitraan atau hubungan keperdataan (burgerlijke maatschap, partnership agreement). Perjanjian kerja adalah perjanjian yang dibuat antara pekerja/buruh (P/B, Karyawan) dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memenuhi syarat-syarat kerja,hak dan kewajiban para pihak (Pasal 1 angka 14 UUK).

  • Perjanjian kerja dapat dibuat secara tertulis dan dapat dibuat secara lisan (Pasal 51 ayat (1) UUK).
  • Syarat sahnya perjanjian kerja, mengacu pada syarat sahnya perjanjian (perdata) pada umumnya, yakni : a.
  • Adanya kesepakatan antara para pihak tidak ada dwang-paksaan- dwaling – penyesatan/kekhilafan – atau bedrog – penipuan); b.

pihak-pihak yang bersangkutan mempunyai kemampuan atau kecakapan untuk (bertindak) melakukakn perbuatan hukum (cakap usia dan tidak dibawah perwalian/pengampuan); c, ada (objek) pekerjaan yang diperjanjikan; dan d. (cause) pekerjaan yang diperjanjikan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 52 ayat (1) UUK) ; Apabila perjanjian kerja yang dibuat oleh pihak-pihak tidak memenuhi 2 syarat awal sahnya (perjanjian kerja) sebagaimana tesebut yakni tidak ada kesepakatan dan ada pihak yang tidak cakap untuk bertindak, maka perjanjian kerja dapat dibatalkan.

  • Sebaliknya apabila perjanian kerja dibuat tidak memenuhi 2 syarat terakhir sahnya (perjanjian kerja) yakni objek (pekerjaannya) tidak jelas dan causanya tidak memenuhi ketentuan, maka perjajiannya batal demi hukum (null and void).
  • Sebagaimana perbandingan, dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata, Burgerlijke wetbook).
You might be interested:  How To Build Solar System For Home?

Pengertian perjanjian kerja (arbeidsoverrnkomst) terdapat dalam Pasal 1601a yaitu suatu perjanjian dimana pihak yang satu buruh mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak yang lain (majikan), selama waktu tertentu dengan menerima upah. Pengertian tersebut terkesan hanya sepihak saja, yakni hanya buruh yang mengikatkan diri untuk bekerja pada majikan (pengusaha).

  1. Oleh karenanya, Prof.
  2. Soepomo berpendapat bahwa perjanjian kerja seharusnya adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu (buruh) mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak lain (majikan) selama suatu waktu tertentu dengan menerima upah dan pihak yang lain (majikan) mengikatkan diri untuk mempekerjakan pihak yang satu (buruh) dengan membayar upah.

Sementara Prof.Subekti memberikan pengertian, perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara seorang buruh dengan seorang majikan yang ditandai dengan cirri-ciri adanya upah atau gaji tertentu, adanya suatu hubungan atas bawah (dientsverhouding) yakni suatu hubungan atas dasar pihak yang satu, majikan berhak memberikan perintah yang harus ditaati oleh pihak lainnya.

3 Apa yang dimaksud dengan hubungan kerja dan apa saja unsur unsurnya?

Unsur Yang Berhubungan Dengan Tenaga Kerja Adalah Departemen HR di sebuah perusahaan menjalankan peran sebagai supporting system, khususnya dalam mengelola sumber daya manusia. Setelah proses rekrutmen dan seleksi atas kandidat selesai, perusahaan akan memilih calon karyawannya dan mempekerjakan kandidat terpilih.

Apa yang melandasi hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan tersebut, tak lain adalah perjanjian kerja. Perjanjian kerja inilah yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Baca Juga: 3 Unsur Hubungan Kerja dalam Membuat Perjanjian Kerja Di Indonesia, pengertian tentang perjanjian kerja dapat kita ambil, antara lain dari dua sumber.

Sumber pertama yakni UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003, dan yang kedua adalah dari KUH Perdata ( Burgerlijk Wetboek / BW). Berikut ini pengertian yang termuat dalam dua landasan hukum ketenagakerjaan tersebut: UU No 13 Tahun 2003 Pasal 1 angka 14 “Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.” KUH Perdata Pasal 1601a “Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak ke-1 (satu)/buruh atau pekerja mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah” Dalam UU Ketenagakerjaan, kita akan tahu bahwa ada tiga unsur hubungan kerja yang terdapat dalam perjanjian kerja.

  • Etiganya ialah unsur pekerjaan, unsur upah, serta unsur perintah.
  • Pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan menyatakannya sebagai berikut: “Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/ buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.” Namun, apabila kita mencermati pengertian perjanjian kerja dalam KUH Perdata, ada satu unsur hubungan kerja lainnya, yaitu waktu.

Unsur waktu menandai lamanya periode perjanjian kerja tersebut berlaku bagi kedua belah pihak, yakni:

40 jam perminggu 7 jam perhari untuk pola keja 6:1 8 jam perhari, untuk pola kerja 5:2 ada hak cuti/istirahat (istirahat antar jam kerja, istirahat mingguan, dan istirahat tahunan, istirahat alasan penting (yang ditentukan Undang-Undang/diperjanjikan))

Untuk lebih memahami unsur-unsur hubungan kerja, sebaiknya kita simak penjelasan berikut: 1. Pekerjaan Adanya pekerjaan tertentu yang harus diselesaikan atau dilakukan oleh pekerja adalah unsur dalam sebuah hubungan kerja. Dengan disepakatinya perjanjian kerja oleh kedua belah pihak, maka pekerja terikat kewajiban untuk melakukan pekerjaan.

Pasal 1603 KUH Perdata mengaturnya sebagai berikut: “Buruh wajib melakukan pekerjaan yang diperjanjikan menurut kemampuannya dengan sebaikbaiknya. Jika sifat dan luasnya pekerjaan yang harus dilakukan tidak dirumuskan dalam perjanjian atau reglemen, maka hal itu ditentukan oleh kebiasaan.” Pekerjaan tersebut wajib dikerjakan sendiri oleh pekerja.

You might be interested:  Apa Saja Yang Termasuk Tenaga Eksogen?

Pasal 1603a KUH Perdata menyatakan: “Buruh wajib melakukan sendiri pekerjaannya, hanya dengan seizin majikan ia dapat menyuruh orang ketiga menggantikannnya.” Atas tenaga, waktu, serta keahlian yang dikerahkan untuk pekerjaan itulah, pekerja berhak mendapatkan upah.2.

Upah Definisi upah berdasarkan Pasal 1 angka 30 dalam UU Ketenagakerjaan ialah: “hak pekerja/ buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/ buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangundangan, termasuk tunjangan bagi pekerja /buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.” Ada beberapa kebijakan pemerintah yang perlu diperhatikan untuk menetapkan upah untuk pekerja, antara lain kebijakan tentang UMP (Upah Minimum Provinsi), tentang struktur dan skala pengupahan, dan lain sebaginya.3.

Perintah Unsur perintah dalam sebuah hubungan kerja artinya ada pihak yang memberi perintah dan ada yang wajib melakukan perintah itu, yaitu pekerja. Unsur perintah dapat dimaknai luas, misalnya berupa target kerja, instruksi, dan lain-lain. Kewajiban pekerja untuk tunduk pada perintah perusahaan/ majikan ini antara lain diatur dalam KUH Perdata Pasal 1603b: “Buruh wajib menaati aturan-aturan pelaksana pekerjaan dan aturan-aturan yang dimaksudkan untuk perbaikan tata tertib perusahaan majikan yang diberikan oleh atau atas nama majikan dalam batas-batas aturan perundang-undangan, perjanjian atau reglemen, atau jika ini tidak ada, dalam batas-batas kebiasaan.” Jika kita cermati kembali definisi perjanjian kerja dalam UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, akan tampak adanya faktor “waktu” yang perlu dinyatakan dalam perjanjian tersebut.

Namun, apabila waktu/ lamanya hubungan kerja tidak disebutkan dalam perjanjian atau peraturan undang-undang, maka yang berlaku adalah menurut kebiasaan ( KUH Perdata Pasal 1603e ). Dan, jika masih tidak dapat ditetapkan, maka hubungan kerja itu dipandang diadakan untuk waktu tidak tentu sampai dinyatakan putus ( KUH Perdata Pasal 1603g ).

Untuk menjalankan peran HR yang ideal dalam mengelola sumber daya manusia perusahaan, unsur-unsur hubungan kerja di atas sangat penting diperhatikan. Keberadaan HRIS (Human Resource Information System) bukan saja menjadi kebutuhan departemen HR semata, melainkan juga perusahaan secara umum.

  • Dengan HR system yang andal, perusahaan dipermudah mengaplikasikan kebijakan bisnis yang pasti berpengaruh pula kepada pekerjaan karyawan, misalnya penetapan shift kerja, perhitungan bonus bagi karyawan yang mencapai target tertentu, kebijakan penetapan upah, tunjangan, THR, dan lain sebagainya.
  • Arenanya, kelengkapan fitur HR dalam sebuah HR information system juga penting diperhatikan oleh departemen HR sebagai user,

Aplikasi HR Gadjian telah berhasil mengembangkan fitur yang lengkap yang dapat menjadi solusi untuk kebutuhan perusahaan Anda dalam mengelola SDM, Unsur Yang Berhubungan Dengan Tenaga Kerja Adalah Profil Author

Apa itu tenaga kerja menurut keahlian?

Tenaga kerja menurut keahlian – Berdasarkan keahliannya, tenaga kerja dibagi menjadi:

Tenaga kerja terdidik: Tenaga kerja yang mendapatkan keahlian dalam suatu bidang dari sekolah pendidikan formal dan non-formal. Misalnya, guru, dokter, akuntan, dan lain-lain. Tenaga kerja terlatih: Tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu yang didapat dari pengalaman. Misalnya, sopir, tukang masak, montir, dan lain-lain. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih: Tenaga kerja yang hanya mengandalkan tenaga. Misalnya, buruh bangunan, buruh angkat, asisten rumah tangga, dan lain-lain.

Baca juga: Ketika Tenaga Kerja Indonesia Kritik Kewajiban BPJS Kesehatan.

Apa saja yang menjadi indikator ketenagakerjaan?

Kesembilan indikator utama dimaksud, yaitu: 1. perencanaan tenaga kerja ; 2. penduduk dan tenaga kerja ; 3. kesempatan kerja; 4. pelatihan kerja dan kompetensi kerja; 5. produktivitas tenaga kerja ; 6. hubungan industrial; 7. kondisi lingkungan kerja; 8. pengupahan dan kesejahteraan pekerja; dan 9. jaminan sosial tenaga